Namun, tak sedikit juga dari
masyarakat yang kontra atas pencalonan Jokowi sebagai presiden. Ada yang
beralasan sepak terjang politiknya masih kurang, ada pula yang mengatakan ia
hanya akan menjadi boneka Megawati Soekarnoputri, ketua umum Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan.
Banyak sekali pendapat-pendapat yang
bermunculan ihwal hal ini. Lalu, apa yang sebaiknya Jokowi lakukan? Menjawab
pertanyaan ini, seandainya saya adalah Jokowi saya dengan tegas akan menjawab
TIDAK.
Sebagai sosok yang dipercaya masyarakat,
Jokowi harus memandang masalah ini dari segala sisi. Masa bhaktinya sebagai Gubernur
DKI Jakarta harus ia rampungkan lebih dulu. Ini adalah salah satu wujud
tanggung jawabnya untuk memimpin kota metropolitan itu. Jakarta adalah ibu dari
kota-kota dan provinsi-provinsi lain di Indonesia, sehingga apabila tugasnya
membenahi Jakarta berhasil, maka keberhasilan ini akan merembet ke
provinsi-provinsi lain.
Selain itu, Jokowi juga harus
memikirkan nasib Jakarta apabila ia tinggal “nyapres”. Kekosongan jabatan
ini memungkinkan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, untuk menggantikan
jabatannya ini. Padahal, karakter Ahok yang ceplas-ceplos dapat menimbulkan
banyak permasalahan. Selain itu, sebagai seorang yang beragama Islam, kita
ayalnya dipimpin oleh pemimpin yang juga beragama Islam sebagaimana yang
diajarkan oleh agama Islam sendiri.
Meskipun banyak masyarakat yang
menginginkannya menjadi presiden, namun tak serta merta Jokowi langsung
menerima mandat pencalonan diri itu. Ia harus memiliki pandangan yang visioner.
Dukungan dari masyarakat sifatnya adalah sementara. Jika sekali saja ia
melakukan kesalahan, tak menutup kemungkinan dukungan itu akan langsung berubah
menjadi protes atau bahkan penentangan. Kita ambil contoh apabila Jokowi
mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2019, apakah dukungan yang
diberikan masyarakat akan sebesar sekarang?
Untuk itu, ada baiknya Jokowi
merampungkan masa bhaktinya sebagai Gubernur DKI Jakarta lebih dulu. Adapun
untuk mencalonkan diri sebagai presiden, bisa direalisasikan pada pemilu 2019
mendatang. Rentang waktu selama lima tahun ini bisa ia manfaatkan untung
mengasah kemampuan berpolitiknya. Ini juga bisa menjawab anggapan masyarakat
yang meragukan sepak terjang politiknya. Dengan begini, Jokowi tak merugikan
pihak manapun.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar